Citra tak Tercoreng, PBB Bisa Jadi Alternatif Partai Islam

JAKARTA - Ikut sertanya Partai Bulan Bintang (PBB) dalam Pemilu 2014 diprediksi dapat merebut suara umat Islam pada pemilu 2014. Pasalnya citra partai yang baru saja disahkan sebagai peserta pemilu itu masih relatif bersih.

Citra bersih ini berbeda dengan partai-partai Islam peserta pemilu lainnya. "PBB belum tersangkut dengan penyakit partai-partai itu. Entah korupsiy atau amoral. Belum pernah terdengar dilaporkan KPK," kata Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti di gedung Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (18/3).

Keikutsertaan PBB juga dinilai dapat mengurangi jumlah golput. Partai pimpinan Yusril Izha Mahendra itu dinilai dapat membangkitkan gairah umat Islam yang bersikap apatis untuk mengikuti pesta demokrasi lima tahunan itu.

"Khususnya bagi pemilih Islam yang tidak terwadahi partai-partai Islam sekarang ini. Entah itu PAN, PKB, PKS, PPP," ujar Ray.

Diberitakan sebelumnya, hari ini  Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya menetapkan PBB menjadi salah satu peserta pemilu 2014. KPU telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 142 Tahun 2013 tentang penetapan PBB menjadi peserta pemilu 2014. Putusan ini merupakan tindak lanjut putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang memenangkan gugatan Yusril. (dil/jpnn) 

http://www.jpnn.com/read/2013/03/18/163338/Citra-tak-Tercoreng,-PBB-Bisa-Jadi-Alternatif-Partai-Islam-

4 TRILIUN APBD-P KOTA MEDAN TAHUN 2012 UNTUK SIAPA?

APBD-P Kota Medan tahun 2012 sebesar 4 triliun mampukah meningkatkan kemakmuran masyarakat, kualitas pelayan publik, infrastruktur dan prasana umum, terutama masyarakat nelayan tradisional yang umumnya hidup didaerah pesisir Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Marelan dan Medan Deli?

TIDAKLAH BIJAK PRESIDEN BERIKAN GRASI NAPI NARKOTIKA

Langkah Presiden SBY memberikan grasi kepada narapidana narkotika bukanlah langkah yang bijak dalam pemberantasan narkotika. Dalam sejarah RI, baru kali ini Presiden memberikan grasi atau mengampuni pelaku kejahatan narkotika, kepada Corby napi warganegara Australia. Presiden-Presiden sebelumnya tidak pernah melakukan hal itu, baik terhadap napi WNI maupun napi asing.

Langkah Presiden memberikan grasi itu juga bertentangan dengan kebijakan pengetatan atau moratorium pemberian remisi kepada napi korupsi, narkotika, terorisme dan kejahatan trans-nasional terorganisir, sebagaimana diatur dalam PP 28/2006. Moratorium pemberian remisi kepada napi saja sudah menghebohkan. Tapi kini, Presiden malah memberi pengampunan.

Remisi diberikan kepada napi karena kelakuan baiknya selama menjalani pidana, jadi semacam imbalan atas perubahan sikap napi. Sementara grasi adalah pengampunan yang diberikan atas dasar belas kasihan oleh seorang Kepala Negara.

Ketika saya jadi Menteri Kehakiman, Presiden Perancis Francois Mitterand menulis surat kepada Pemerintah RI minta agar Presiden memberikan grasi kepada napi narkotika asal Perancis. Saya atas nama Presiden dengan tegas menolak permintaan itu. Dua minggu kemudian, Presiden Perancis mengirim utusan khusus, adik Pemimpin Libya Moammar Khaddafi menemui saya membawa pesan Presiden Mitterand. Saya tetap saja menolak permintaan itu. Saya katakan pada mereka bahwa Presiden RI belum pernah memberi grasi dalam kasus narkotika kepada siapa saja, apalagi kepada warganegara asing.

Saya heran, mengapa Presiden RI begitu lemah menghadapi permintaan Pemerintah Australia, sehingga dengan mudahnya mengampuni napi narkotika, yang dapat memberikan dampak buruk bagi harkat dan martabat bangsa.